Baru 5 Hari Memimpin, Sudaryomo Langsung Pecat Ratusan Orang Termasuk ASN Yang Ketahuan Main Judi Online

Table of Contents

Dok. Istimewa

STCPOS.ID | Jakarta - Ketika Sudaryono dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional pada 22 Juli 2026, Presiden Prabowo menitipkan satu pesan tegas: cepat selesaikan masalah. Lima hari kemudian, mantan Wakil Menteri Pertanian itu membuktikan ia tidak membutuhkan waktu lama untuk bergerak.

Senin, 27 Juli 2026, dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Sudaryono mengumumkan gelombang pertama pembersihan internal yang mungkin menjadi yang terbesar dalam sejarah lembaga ini. Sebanyak 261 pegawai non-ASN resmi diberhentikan hari itu juga — terdiri dari 224 pegawai non-ASN dan 37 tenaga ahli — karena pelanggaran disiplin.

Tidak berhenti di situ. BGN juga tengah memproses 48 aparatur sipil negara dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diduga bermasalah. Dari 48 orang itu, 9 di antaranya masuk kategori pelanggaran berat dan berpotensi dipecat. Sisanya, 39 orang, masuk kategori disiplin ringan dan akan dikenai sanksi mutasi, demosi, atau peringatan administratif.

"Ada temuan 9 melakukan pelanggaran berat atau disiplin berat. Ini adalah ASN dan PPPK, dan besar kemungkinan yang bersangkutan akan kami proses pemecatan. Dan ditemukan 39 disiplin ringan yang kemudian akan kami mutasi, kami demosi, dan akan kami berikan sanksi administrasi maupun sanksi peringatan," kata Sudaryono.

Yang membuat pengumuman ini semakin mengejutkan adalah jenis pelanggaran yang terungkap. Sudaryono menyebut ada pegawai yang terlibat judi online dan ada indikasi penyelewengan dana. "Untuk hukuman ASN, P3K itu ada yang judi online, ada juga yang tidak disiplin, ada juga yang ada indikasi ngentit-ngentit duit tadi," ungkapnya.

Sudaryono menegaskan komitmennya di tiga lini: memberantas korupsi di lingkungan internal BGN, memastikan program Makan Bergizi Gratis berjalan tepat sasaran, dan meningkatkan transparansi dengan melibatkan publik dalam pengawasan. Ia bahkan menyebut BGN akan segera membuka mekanisme agar masyarakat bisa memantau langsung kualitas menu yang dibagikan.

"Kami mengakui ada kekurangan, kami mengakui ada hal yang memang harus diperbaiki, kami mengakui bahkan ada pelanggaran," kata Sudaryono. Tapi ia juga menegaskan tidak akan ada toleransi ke depannya. "Kami mencoba untuk bersih-bersih, dan yang melanggar, kami berikan sanksi."

Dalam satu hari yang sama, Sudaryono juga mengumumkan penutupan permanen 833 dapur SPPG di seluruh Indonesia yang tidak memenuhi standar higienitas, sanitasi, dan keamanan pangan. Keputusan itu sekaligus menghentikan pembayaran kepada seluruh dapur yang ditutup — berbeda dari kebijakan sebelumnya yang tetap membayar meski dapur di-suspend.