Upah Ditunda, Ponsel Disita, Data Pribadi Diambil, PT Hanjin Konstruksi Indonesia Diduga Langgar Aturan

Table of Contents

STCPOS.ID
| SERANG  -- Dugaan pelanggaran ketenagakerjaan marak dialami oleh tiga orang pekerja di PT Hanjin Konstruksi Indonesia. Tidak hanya upah yang diduga ditunda 2 bulan pembayarannya, salah satu pekerja bernama Masyani juga diduga menjadi korban penyitaan ponsel sekaligus pengambilan data pribadi di dalamnya, yang diduga dilakukan secara paksa oleh Mrs P*** tenaga kerja asing asal Korea yang ada di lingkungan perusahaan.Jumat (20/11/2026)

Atep Masria BM, SH, MH, selaku kuasa hukum para pekerja sekaligus Presidium Aliansi Serikat Pekerja / Buruh Kabupaten Serang Bidang Advokasi, menyampaikan hal tersebut kepada awak media, Kamis (19/11/2026).

"Perbuatan menyita ponsel, merampas data pribadi, serta menunda pembayaran upah merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi dan hak ketenagakerjaan para pekerja," tegas Atep Masria.

Kuasa hukum menjelaskan, perusahaan sebelumnya telah berjanji akan melaksanakan pembayaran upah melalui komunikasi telepon, namun janji tersebut tidak terealisasi meskipun sudah dua kali surat somasi dikirimkan tanpa tanggapan penyelesaian yang memadai.

"Jika PT Hanjin Konstruksi Indonesia tetap mengabaikan kewajibannya, kami akan memanggil aksi solidaritas dari seluruh Aliansi Serikat Pekerja / Serikat Buruh se-Kabupaten Serang. Hak pekerja wajib dibayarkan, barang milik pribadi harus dan data pribadi yang diambil harus segera dihapus," tegas Atep Masria.

DASAR HUKUM DAN SANKSI - MENURUT KUASA HUKUM PEKERJA:

1. KEWAJIBAN PEMBAYARAN UPAH - UU No. 27 Tahun 2026 Tentang Perlindungan Ketenagakerjaan Pasal 135 ayat (3) dan ayat (6)
Pemberi kerja WAJIB membayar upah tepat waktu sesuai kesepakatan perjanjian kerja. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran upah akibat kesengajaan atau kelalaian perusahaan, maka perusahaan dikenakan denda keterlambatan secara progresif. Selain denda administrasi, pelanggaran ini juga dapat berujung sanksi pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun dan/atau denda kategori IV apabila terbukti secara sah menurut pengadilan.

2. PP No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Pasal 61
Mengatur besaran denda keterlambatan pembayaran upah secara bertahap mulai hari ke-4 sampai dengan satu bulan keterlambatan, tanpa menghapus kewajiban perusahaan untuk tetap membayar penuh upah kepada pekerja.

3. UU No. 1 Tahun 2024
Mempertegas larangan pengusaha maupun pihak yang bertindak atas nama perusahaan untuk merampas, menahan barang milik pribadi pekerja, dengan sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda maksimal Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

4. UU Perlindungan Data Pribadi
Pengambilan data pribadi yang ada di dalam ponsel tanpa persetujuan pemilik merupakan pelanggaran perlindungan data pribadi yang dapat berakibat tuntutan pidana maupun perdata.

Saat awak media berusaha menemui pihak HRD PT Hanjin Konstruksi Indonesia yang beralamat di Jl. Raya Serang-Jakarta KM 80, Kelurahan Kaserangan, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Banten, Jumat (20/11/2026) pukul 13.08 WIB, petugas satpam bernama Nurjen tidak mengizinkan awak media masuk dengan alasan harus ada janji temu terlebih dahulu.

"Bapak wartawan, kalau belum ada janji tidak bisa masuk, aturan di sini harus janji dulu kalau mau bertemu siapa pun," ucap Nurjen.

Ketika diminta nomor kontak pihak HRD, Nurjen hanya mengarahkan awak media untuk membuka media sosial resmi perusahaan.

Sampai berita ini terbit, belum ada penjelasan yang disampaikan pihak perusahaan, Redaksi tetap membuka ruang tanggapan seluas-luasnya bagi PT Hanjin Konstruksi Indonesia terkait pemberitaan ini.

(*/Ari)