Lantik Pengurus Baru, LMND Banten Perjuangkan Ekonomi Kerakyatan dan Lawan Serakahnomic
Table of Contents
![]() |
| Dok. Istimewa |
Mengusung tema “Konsolidasi Kepengurusan Baru, Wujudkan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pasal 33 UUD 1945 untuk Melawan Kaum Serakahnomic”, pelantikan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Eksekutif Nasional LMND, Muh Isnain Mukadar.
Acara itu turut dihadiri Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Banten, Novriyadi Purwansyah, S.IP., M.Si., yang mewakili Gubernur Banten; Wakil Ketua DPRD sekaligus Sekretaris Jenderal Persaudaraan LMND, Yudi Budi Wibowo; serta Ketua Partai Prima Banten, H. Fikri. Ratusan peserta juga hadir dalam kegiatan tersebut.
Dalam pelantikan itu, Faridhotul Jannah resmi menjabat sebagai Ketua Eksekutif Wilayah LMND Banten. Ia didampingi Asep Saefullah sebagai Sekretaris dan M. Wasal Falah sebagai Bendahara.
Mewakili Gubernur Banten, Novriyadi Purwansyah dalam sambutannya menyambut baik kehadiran LMND Banten sebagai mitra pemerintah, khususnya dalam menjalankan fungsi pengawasan dan kontrol sosial. Ia berharap kritik yang disampaikan organisasi mahasiswa tetap bersifat konstruktif serta berbagai program yang dijalankan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami memandang keberadaan organisasi mahasiswa, termasuk LMND, sebagai bagian penting dalam membangun partisipasi publik dan memperkuat kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan,” ujarnya.
Sementara itu, dalam pidato perdananya setelah dilantik, Faridhotul Jannah memaparkan visi utama kepengurusan baru, yakni memperjuangkan demokrasi ekonomi yang berlandaskan Pasal 33 UUD 1945 serta melawan praktik ekonomi yang dinilai hanya menguntungkan segelintir pihak di Banten.
Menurut Faridhotul, demokrasi tidak boleh berhenti pada pemenuhan hak politik masyarakat, tetapi juga harus menjamin hak rakyat untuk hidup layak. Begitu pula pembangunan, yang semestinya tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menghadirkan pemerataan dan keadilan sosial.
“Kita ingin demokrasi yang tidak hanya memberi hak memilih, tetapi juga hak untuk hidup layak. Kita ingin pembangunan yang tidak hanya menghasilkan pertumbuhan, tetapi juga pemerataan. Kita ingin negara yang tidak hanya kuat secara administratif, tetapi juga kuat melindungi kepentingan rakyat. Dan kita ingin perekonomian yang tidak hanya menghasilkan kekayaan, tetapi memastikan kekayaan itu memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” tegasnya di hadapan peserta.
Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan harus diukur dari sejauh mana masyarakat benar-benar merasakan kemakmuran, keadilan, dan kesempatan yang setara. Oleh karena itu, Pasal 33 UUD 1945 akan menjadi landasan utama dalam menentukan arah gerak organisasi LMND Banten ke depan.
“Ekonomi kerakyatan harus menjadi orientasi pembangunan. Pembangunan harus menghadirkan keadilan sosial. Terhadap setiap struktur ekonomi politik yang mengorbankan kepentingan publik demi keuntungan segelintir pihak, kita akan terus melakukan kritik, kajian, advokasi, dan pengorganisasian,” tandasnya.
Faridhotul juga menegaskan bahwa sikap kritis terhadap ketimpangan bukan berarti menolak kemajuan, investasi, maupun pembangunan. Menurutnya, kemajuan harus berjalan seiring dengan kepentingan sosial dan kesejahteraan masyarakat.
“Bukan karena kita menolak kemajuan, tetapi kita menghendaki kemajuan yang punya arah sosial. Bukan karena kita menolak investasi, tetapi kita menghendaki investasi yang memberi manfaat bagi masyarakat. Bukan karena kita menolak pembangunan, tetapi kita percaya pembangunan harus kembali pada tujuan konstitusionalnya, yaitu mewujudkan kemakmuran rakyat,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia berkomitmen memperkuat konsolidasi internal organisasi serta memperluas jangkauan gerakan hingga ke tingkat akar rumput. Langkah tersebut dinilai penting agar LMND Banten dapat semakin dekat dengan masyarakat dan berperan aktif dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.
“Mari kita jadikan LMND Banten sebagai organisasi yang mampu berpikir kritis, bekerja sistematis, dan bergerak bersama rakyat. Dari Banten kita bangun tradisi intelektual, dari Banten kita wujudkan demokrasi ekonomi, dari Banten kita perjuangkan mandat Pasal 33 UUD 1945. Dan dari Banten pula kita tegakkan ekonomi kerakyatan, lawan kaum Serakahnomic,” tutupnya, disambut tepuk tangan para peserta.
Dengan dilantiknya kepengurusan baru periode 2026–2028, LMND Banten diharapkan semakin solid dalam menjalankan agenda organisasi, mengawal kebijakan pemerintah, serta memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui gerakan intelektual, advokasi, dan pengorganisasian rakyat.
Rangkaian kegiatan ditutup dengan pentas seni debus sebagai bentuk pelestarian budaya khas Banten, kemudian dilanjutkan dengan sesi foto bersama seluruh peserta dan tamu undangan.
