Skandal Rp 1,125 Miliar Program Literasi Tugu Titik Baca: Barang Diduga Hilang, Pejabat Menghindar, LSM Bimpar Indonesia Siap Gelar Aksi

Table of Contents

Dok. Istimewa

STCPOS. ID – Dugaan penyimpangan serius mencuat dalam pelaksanaan program Belanja Paket Sarana Literasi Digital Tugu Titik Baca Tahun Anggaran 2024 yang dikelola Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tangerang. Program dengan total anggaran sebesar Rp 1.125.000.000 yang seharusnya didistribusikan ke 15 kecamatan masing - masing senilai Rp 75.000.000—diduga tidak terealisasi secara fisik di sejumlah wilayah.(04/05/2026) 

Meski secara administratif dana telah dicairkan dan dilaporkan sebagai realisasi, fakta di lapangan justru menunjukkan sebaliknya. Di beberapa titik sasaran, tidak ditemukan barang maupun fasilitas yang seharusnya menjadi bagian dari program tersebut.

Temuan ini diungkap oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bimpar Indonesia. Melalui perwakilannya, Muhammad Kadfi, disampaikan bahwa hasil penelusuran tim di lapangan menunjukkan kejanggalan yang signifikan.

“Kami melakukan pengecekan langsung ke sejumlah kecamatan. Hasilnya, banyak wilayah belum menerima barang apa pun. Tidak ada fasilitas yang tersedia, padahal anggaran sudah dicairkan. Ini menimbulkan pertanyaan besar terkait keberadaan barang dan penggunaan dana tersebut,” ujar Kadfi.

Menurutnya, pihak kami telah menempuh langkah persuasif dengan mengajukan permohonan audiensi resmi kepada pihak dinas terkait. Pertemuan dijadwalkan berlangsung pada Senin, 27 April 2026, dengan tujuan meminta klarifikasi serta melihat bukti pengadaan.

Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil. “Kami hadir sesuai jadwal, tetapi tidak ada pejabat yang dapat ditemui. Pihak terkait sulit dihubungi dan tidak memberikan penjelasan. Kondisi ini semakin menimbulkan kecurigaan publik,” tambahnya.

LSM Bimpar Indonesia menilai sikap tersebut sebagai bentuk kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik. Mereka pun menyatakan akan mengambil langkah lanjutan apabila tidak ada penjelasan resmi dalam waktu dekat.

“Jika tidak ada kejelasan dan pertanggungjawaban secara terbuka, kami bersama elemen masyarakat akan menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tangerang. Kami menuntut transparansi penuh atas pelaksanaan program ini,” tegas Kadfi.

Kasus ini menambah daftar panjang sorotan terhadap pengelolaan program publik di daerah. Masyarakat pun berharap adanya penjelasan terbuka serta langkah tegas dari pihak berwenang guna memastikan penggunaan anggaran negara berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran.