Proyek Pemerintah di Kabupaten Tangerang Disorot: Penunjukan Langsung hingga Proyek Desa Tak Lepas dari Persoalan Klasik
Table of Contents
 |
| Foto Ilustrasi |
STCPOS.ID | Pelaksanaan proyek pemerintah di wilayah Kabupaten Tangerang kembali menjadi perhatian. Mulai dari kegiatan yang bersumber dari dinas, proyek desa, hingga pekerjaan dengan skema penunjukan langsung, dinilai masih menyisakan berbagai persoalan di lapangan.(25/04/2026)
Sorotan ini mengemuka setelah adanya temuan berulang terkait minimnya kepatuhan terhadap standar pelaksanaan proyek. Beberapa di antaranya seperti tidak digunakannya alat pelindung diri (APD) oleh pekerja, hingga tidak dipasangnya papan informasi proyek sebagai bentuk transparansi kepada publik.
Tian Arsy menilai bahwa persoalan tersebut bukan sekadar kelalaian teknis, melainkan mencerminkan lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh anggaran pemerintah.
“Ini bukan hanya soal proyek besar atau kecil. Mau itu penunjukan langsung, proyek dinas, ataupun desa, semuanya tetap wajib mengikuti aturan. Kalau hal dasar saja diabaikan, ini menjadi tanda tanya besar,” ujarnya.
Menurutnya, proyek dengan skema penunjukan langsung justru seharusnya lebih mudah diawasi karena lingkup pekerjaannya yang relatif terbatas. Namun, fakta di lapangan menunjukkan masih banyak pelaksana yang mengabaikan aspek keselamatan kerja dan keterbukaan informasi.
Padahal, papan informasi proyek memiliki peran penting sebagai sarana kontrol sosial masyarakat. Tanpa adanya informasi yang jelas, publik tidak dapat mengetahui besaran anggaran, sumber dana, maupun pelaksana kegiatan. Hal ini berpotensi menimbulkan kecurigaan dan menurunkan kepercayaan terhadap pengelolaan anggaran.
Selain itu, tidak digunakannya APD oleh pekerja juga menunjukkan kurangnya perhatian terhadap keselamatan kerja. Kondisi ini dinilai berisiko dan tidak sejalan dengan standar yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan proyek konstruksi.
Fenomena ini seakan menjadi pola yang berulang di berbagai titik pekerjaan. Khususnya proyek skala kecil, pelanggaran yang sama terus ditemukan dan terkesan dibiarkan.
“Jangan sampai anggaran pemerintah yang seharusnya untuk kepentingan masyarakat justru dikelola tanpa disiplin. Yang kecil saja dilanggar, apalagi yang besar,” tegasnya.
Dengan kondisi tersebut, pengawasan dari pihak terkait dinilai perlu diperkuat. Tidak hanya sebatas administrasi, tetapi juga pengawasan langsung di lapangan agar setiap proyek berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.(*//Red)
Sorotan ini mengemuka setelah adanya temuan berulang terkait minimnya kepatuhan terhadap standar pelaksanaan proyek. Beberapa di antaranya seperti tidak digunakannya alat pelindung diri (APD) oleh pekerja, hingga tidak dipasangnya papan informasi proyek sebagai bentuk transparansi kepada publik.
Tian Arsy menilai bahwa persoalan tersebut bukan sekadar kelalaian teknis, melainkan mencerminkan lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh anggaran pemerintah.
“Ini bukan hanya soal proyek besar atau kecil. Mau itu penunjukan langsung, proyek dinas, ataupun desa, semuanya tetap wajib mengikuti aturan. Kalau hal dasar saja diabaikan, ini menjadi tanda tanya besar,” ujarnya.
Menurutnya, proyek dengan skema penunjukan langsung justru seharusnya lebih mudah diawasi karena lingkup pekerjaannya yang relatif terbatas. Namun, fakta di lapangan menunjukkan masih banyak pelaksana yang mengabaikan aspek keselamatan kerja dan keterbukaan informasi.
Padahal, papan informasi proyek memiliki peran penting sebagai sarana kontrol sosial masyarakat. Tanpa adanya informasi yang jelas, publik tidak dapat mengetahui besaran anggaran, sumber dana, maupun pelaksana kegiatan. Hal ini berpotensi menimbulkan kecurigaan dan menurunkan kepercayaan terhadap pengelolaan anggaran.
Selain itu, tidak digunakannya APD oleh pekerja juga menunjukkan kurangnya perhatian terhadap keselamatan kerja. Kondisi ini dinilai berisiko dan tidak sejalan dengan standar yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan proyek konstruksi.
Fenomena ini seakan menjadi pola yang berulang di berbagai titik pekerjaan. Khususnya proyek skala kecil, pelanggaran yang sama terus ditemukan dan terkesan dibiarkan.
“Jangan sampai anggaran pemerintah yang seharusnya untuk kepentingan masyarakat justru dikelola tanpa disiplin. Yang kecil saja dilanggar, apalagi yang besar,” tegasnya.
Dengan kondisi tersebut, pengawasan dari pihak terkait dinilai perlu diperkuat. Tidak hanya sebatas administrasi, tetapi juga pengawasan langsung di lapangan agar setiap proyek berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.(*//Red)